Politik Luar Negeri Era SBY-Jusuf Kalla

     Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla merupakan presiden dan wakil presiden Indonesia keenam yang pertama dipilih oleh rakyat melalui pemilu, pada periode tahun 2004 - 2009. Sebelum era SBY - Jusuf Kalla pemilu di Indonesia hanya dapat memilih wakil rakyat seperti, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla segera membentuk kabinet yang bernama Kabinet Indonesia Bersatu. Pada masa awal pemerintahannya SBY dan Jusuf Kalla menerbitkan tema Konsolidasi, Konsiliasi, dan aksi (K2A). Yang dimaksud dengan Konsolidasi yaitu membentuk suatu pemerintahan yang solid, serta yang dimaksud dengan Konsiliasi yaitu menciptakan kondisi yang aman serta adanya transisi kekuasaan dari Megawati kepada SBY, dan yang dimaksud dari Aksi yaitu, merupakan sebuah program yang nyata didalam memperbaiki situasi bangsa dan negara. (Aly Yusuf, 2005, 1-2)

     Pada masa pemerintahan SBY - Jusuf Kalla kemunculan Orde Reformasi yang masih tetap mewarisi keadaan ekonomi yang buruk, berdampak akibat dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998. SBY-JK memiliki prioritas yaitu pemulihan citra Indonesia di dunia Internasional, upaya yang harus dilakukan guna untuk mencapai kepentingan  nasional Indonesia di dunia Internasional yaitu dilaksanakan melalui diplomasi. Tak hanya citra Indonesia saja, namun dalam pertahanan dan keamanan Indonesia sangatlah terlihat baik di mata dunia. Adanya penyelenggaraan sistem pertahanan negara yang diterapkan dengan sangat maksimal, dan terbukti dengan terjadinya peningkatan anggaran pertahanan Indonesia yang terjadi sangat signifikan pada saat itu. (Paat, Y., 2015)

     Presiden SBY menerapkan Politik Luar Negeri yang konstruktif untuk menciptakan stabilitas Nasional dan Internasional dengan menggunakan semboyan All Directions Foreign Policy (Politik Luar Negeri ke segala arah), hal tersebut menandakan bahwa Indonesia tidak hanya memihak terhadap satu pihak saja melainkan sesuai dengan Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas-Aktif. Untuk mencapai suatu kepentingan nasional tentunya sebuah negara harus memiliki Politik Luar Negeri, oleh karena itu setiap negara harus memiliki kepentingan Politik Luar Negeri yang berbeda - beda sesuai dengan kepentingan nasionalnya masing - masing. Berikut terdapat beberapa ciri - ciri politik luar negeri yang diimplementasikan pada masa kepemimpinan SBY, sebagai berikut : 

1. Terdapat kemitraan strategis dengan berbagai Negara - negara lain.

Yang menjadi salah satu ciri pada masa kepemimpinan SBY adalah adanya  keterbukaan Indonesia di dalam bermitra yang seluas - luasnya dengan berbagai negara lain di dunia, seperti Jepang, China, India, Dll. Pada masa kepemimpinannya Indonesia telah menjalin hubungan bilateral dengan Jepang, yakni hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara dua belah pihak.

2. Indonesia lebih adaptif terhadap adanya berbagai perubahan.

Dari waktu ke waktu, terdapat situasi domestik dan luar negeri yang selalu mengalami perubahan namun Indonesia dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan tersebut.

3. Pragmatis, Kreatif dan Opportunities.

Indonesia selalu untuk mengambil kesempatan yang berpeluang baik dengan siapa saja yang dapat membawa keuntungan terhadap Indonesia.

4. Trust.

Indonesia berusaha untuk selalu dapat membangun kepercayaan pada dunia Internasional melalui konsep trust yang berprinsip pada unity, harmony, security, leadership, serta prosperity.

Ciri - ciri tersebut mampu menjadi kekuatan politik luar negeri Indonesia pada masa kepemimpinan SBY. Selain itu, Politik Luar Negeri Indonesia juga pada masa pemerintahan SBY-Jusuf Kalla dinilai berada di situasi dan kondisi yang lebih stabil, dikarenakan menganut konsep paham Thousand Friend Zero Enemy yang artinya merangkul sebanyak - banyaknya teman dengan menggunakan soft power sehingga dapat meminimalisir adanya musuh. Pengimplementasian dari Thousand Friend Zero Enemy ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga reputasi Indonesia di mata dunia Internasional, karena adanya sebuah sikap yang berpihak dapat rentan membahayakan reputasi pemerintah. Dengan menganut konsep tersebut juga berhasil membawa Indonesia bergabung sebagai anggota G20, “The third largest democracy” diiringi dengan bertumbuhnya ekonomi yang sangat pesat. Dengan adanya pencapaian dengan bergabungnya Indonesia dengan G20, seolah menjadi peluang yang baru bagi Indonesia untuk menerapkan politik luar negerinya. Seperti meningkatkan citra tentunya akan mendapat akses yang lebih mudah untuk bermitra dengan berbagai negara lain. Adanya berbagai pencapaian pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Jusuf Kalla, tentunya akan menjadi salah satu kunci utama Indonesia untuk meraih berbagai peningkatan di dalam politik luar negeri pada saat ini dan di masa yang akan datang.(Maksum, 2015, 26)

Referensi

     Aly Yusuf. (2005, Juni 05). EVALUASI PEMERINTAHAN SBY – KALLA I. PENGANTAR. Neliti. Retrieved November 13, 2022. from  https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2014/02/02-POLICY-ASSESSMENT-Evaluasi-Pemerintahan-SBY-Kalla-oleh-Aly-Yusuf-Jun-2005.pdf.

     Paat, Y. (2015, January 20). Catatan Penting Kebijakan Luar Negeri SBY Selama 10 Tahun Versi  CSIS.  Retrieved November 14,  2022,  from https://www.beritasatu.com/nasional/242055/catatan-penting-kebijakan-luar-negeri-sby-selama-10-tahun-versi-csis.

     Ekawati, E. (2019). Peta Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Orde Baru. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 7(2), 160-172.

     Maksum, A. (2015, Mei 01). Poros Maritim dan Politik Luar Negeri Jokowi. Andalas Journal of International Studies (AJIS), 4(1), 1. https://doi.org/10.25077/ajis.4.1.1-26.2015