Politik Luar Negeri Era SBY-Boediono
Susilo Bambang Yudhoyono kembali lagi terpilih menjadi presiden Indonesia untuk kedua kalinya dan menjabat dari periode 2009 - 2014. Di periode keduanya ini, SBY ditemani oleh wakilnya yakni, Boediono seorang mantan Gubernur BI. SBY adalah presiden di era reformasi yang memiliki 2 potensi utama, yakni kestabilan politik dan keamanan serta memiliki legitimasi yang tinggi. Di bawah pemerintahan SBY, Indonesia aktif dalam percaturan hubungan internasional (outward looking). SBY menciptakan citra positif Indonesia dengan aktif di forum internasional. Berbeda pemerintahan Megawati yang cukup disibukkan dengan kondisi politik domestik yang cukup ‘chaos’ dengan serangan teroris dalam negeri seperti kejadian Bom Bali, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan lain sebagainya yang cukup menggoyahkan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Oleh sebab itu, kancah Megawati di perpolitikkan internasional tidak begitu menonjol (Haryanto & Pasha, 2016, 2
Di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia telah menunjukkan kebijakan luar negeri yang agresif dan berprofil tinggi—high profile. Hal ini ditandai dengan safari politik internasional yang dilakukan SBY untuk meningkatkan citra positif Indonesia di kancah internasional. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya SBY juga ingin menunjukkan posisi penting Indonesia di dunia internasional dengan istilah “ thousand friends zero enemy ”. Pada tahun 2009, Susilo Bambang Yudhoyono pernah berkata dalam salah satu pidatonya “ No country perceives Indonesia as an enemy and there is no country which Indonesia considers an enemy. Thus, Indonesia can exercise its foreign policy freely in all directions, having a million friends and zero enemies” (Alvia et al., 2018, 252). Dari istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa SBY berupaya menjalin hubungan internasional dengan negara-negara ASEAN dan beberapa negara tetangga di sekitar ASEAN. Hal ini sesuai dengan politik luar negeri Indonesia sejak Orde Baru, yaitu rumusan lingkaran konsentris.
Salah satu penerapan dari prinsip ini adalah saat pemberian grasi yang diberikan SBY kepada seorang WNA asal Australia yang bernama Corby, Ia membawa 4,2 kg ganja ke Bali yang seharusnya dijatuhi hukuman di Indonesia. Grasi tersebut dilakukan demi menjaga hubungan baik dan rasa kepercayaan antara Indonesia-Australia. Selain itu, konsep ini juga menempatkan ASEAN pada lingkaran konsentris pertama dan menjadi penopang politik luar negeri Indonesia. (Widiatmaja & Albab, 2019:83-84).
Selama masa pemerintahannya, SBY merupakan seorang presiden yang selalu terlibat aktif dalam setiap kegiatan internasional. ASEAN sebagai organisasi regional kebanggaan Asia Tenggara juga tidak luput dari perhatian SBY. Di masa pemerintahannya, Indonesia aktif terlibat dalam beberapa penandatangan perjanjian antara ASEAN dengan negara lain atau antara sesama negara anggota ASEAN. Contohnya saja di tahun 2011, Indonesia meratifikasi Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN ( Protokol untuk Melaksanakan Paket Keenam Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa ) (TABLE OF ASEAN TREATIES/AGREEMENTS AND RATIFICATION, 2012). Dengan diterimanya paket kesembilan ini, Indonesia tidak membuat komitmen baru, sehingga komitmen Indonesia masih sama dengan paket kedelapan di tahun 2013, yakni di bidang jasa perbaikan dan perawatan pesawat, jasa penjualan dan pemasaran, jasa pemesanan komputer (computer reservation services), jasa sewa kendaraan udara tak berawak dan jasa cargo forwarding. (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2015).
Selain itu, Indonesia juga turut meratifikasi Agreement Establishing the ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) di tahun 2012 (TABLE OF ASEAN TREATIES/AGREEMENTS AND RATIFICATION, 2012). Perjanjian ini menawarkan pengurangan tarif yang ekstensif dan keamanan ekstra bagi penyedia layanan dan investor. Perjanjian ini tetap merupakan perjanjian perdagangan bebas ASEAN dengan kualitas tertinggi dengan para mitranya (Australia Department Of Foreign Affairs and Trade, n.d.). Selanjutnya, di masa SBY juga Indonesia meratifikasi perjanjian sekaligus tuan rumah—tepatnya di Bali bagi pembentukan ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER). Perjanjian ini mengikat secara hukum dan ditandatangani pada tahun 2011 (TABLE OF ASEAN TREATIES/AGREEMENTS AND RATIFICATION, 2012). Perjanjian ini bertujuan untuk mengatasi kerentanan terhadap bencana alam yang intensitas dan frekuensinya meningkat serta memandu kerjasama di bidang penanggulangan bencana. Sejak awal, kesepakatan ini mendorong ASEAN untuk mengambil langkah nyata untuk membangun komunitas ASEAN yang aman dan bersatu melalui langkah-langkah pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) Work Programme 2021-2025, 2022). Penandatangan ini hanyalah beberapa contoh dari beberapa perjanjian yang diratifikasi Indonesia melalui ASEAN sebagai bentuk keikutsertaan Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya, pada masa pemerintahan SBY, Indonesia turut berperan aktif dalam isu mengenai terorisme. Di bawah SBY, Indonesia mengidentifikasikan dirinya sebagai negara Islam terbesar di dunia yang menolak tindakan terorisme yang berlandaskan sensitivitas terhadap agama islam. Oleh karena itu SBY berpartisipasi dalam banyak forum global di bidang kontra-terorisme, menjadi ketua Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Counter Terrorism Task Force dan berperan dalam membangun komunikasi dan membangun kepercayaan dengan negara-negara non-Muslim. SBY juga menegaskan bahwa Islam menentang segala bentuk ekstremisme. Hal itu disampaikan dalam beberapa kesempatan, termasuk pertemuan dengan Iyad Ameen Madani, Direktur Eksekutif OKI (Organization for Islamic Cooperation). Konferensi ini diadakan di sela-sela pertemuan ke-6 United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) di Bali pada tahun 2014 (Presiden SBY Dan Sekjen OKI Bahas Perkembangan ISIS Dan Boko Haram, 2014).
Selain menerapkan prinsip thousand friends zero enemy dan lingkaran konsentris, Indonesia juga menerapkan prinsip seperti keseimbangan dinamis (dynamic balancing) pada masa pemerintahan SBY. Keseimbangan dinamis ini cenderung membangun wilayah yang stabil dan damai. Keseimbangan dinamis tersebut memiliki dimensi yang mencakup kepentingan ekonomi Indonesia, yang akan sangat menguntungkan Indonesia jika dituangkan dalam politik luar negeri yang lebih konkrit. Misalnya, Indonesia menahan diri untuk tidak memihak dalam konflik Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat dan Cina. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketegangan regional secara langsung. Indonesia masih memilih untuk tetap bebas dan aktif serta berpihak pada “ kekuatan menengah ” melalui kemitraan strategis atau komprehensif.
Semua tindakan yang dilakukan oleh Indonesia di bawah pemerintahan SBY ini semata-mata dilakukan untuk sekali lagi memperbaiki citra Indonesia yang telah buruk di mata dunia pada periode sebelumnya. Efek peningkatan citra positif ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan negara lain dalam kerjasama konstruktif dengan Indonesia. Selama bertahun-tahun, Indonesia di bawah SBY telah banyak membangun diplomasi internasional sebagai fokus utama kebijakan luar negerinya. Menjalin kedekatan dengan negara-negara mitra utama, baik maju maupun berkembang dalam kerangka Kemitraan Strategis atau Kemitraan Komprehensif. Dua bentuk kemitraan adalah bentuk desain hubungan berdasarkan prioritas dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Hal ini membuatkerjasama lebih terstruktur dan terukur (Saputra, n.d.). Asas “ thousand friends zero enemy ” merupakan proyeksi kekuatan soft power Indonesia yang menumbuhkan kepercayaan internasional sehingga dapat dibangun kerjasama yang konstruktif dalam menciptakan stabilitas dan keamanan kawasan (Effendy, n.d., 77-81).
Referensi :
Alvia, R. A., Putri, G. C., & Ardhani, I. (2018, March). Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi ‘Middle Power’ Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Jurnal Hubungan Internasional, 06(02), 152.ASEAN Agreement on disaster management and emergency response (AADMER) work programme 2021-2025. (2022). PreventionWeb. Retrieved November 13, 2022, from https://www.preventionweb.net/publication/asean-agreement-disaster-management-and-emergency-response-aadmer-work-programme-2021
Australia Department Of Foreign Affairs and Trade. (n.d.). ASEAN-Australia-New Zealand FTA | Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. Department of Foreign Affairs and Trade. Retrieved November 13, 2022, from https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/aanzfta/asean-australia-new-zealand-free-trade-agreement
Effendy, T. D. (n.d.). Memahami Politik Luar Negeri Indonesia Era Susilo Bambang Yudhoyono secara Komprehensif: Resensi Buku Indonesian Perspective. 02(01), 77-81. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/15553
Haryanto, A., & Pasha, I. (2016). Diplomasi Indonesia: Realitas dan Prospek. CV Pustaka Ilmu Grup.Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2015, Novmber 01). Protokol Untuk Implementasikan Komitmen Paket Ke-9 Jasa Angkutan Udara Akan Ditandatangani. Kementerian Perhubungan. Retrieved November 12, 2022, from http://dephub.go.id/post/read/protokol-untuk-implementasikan-komitmen--paket-ke-9-jasa-angkutan-udara-akan-ditandatangani?language=id
Presiden SBY dan Sekjen OKI Bahas Perkembangan ISIS dan Boko Haram. (2014, August 29). Kompas. Retrieved November 14, 2022, from https://nasional.kompas.com/read/2014/08/29/10220191/Presiden.SBY.dan.Sekjen.OKI.Bahas.Perkembangan.ISIS.dan.Boko.Haram
Saputra, A. B. (n.d.). POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DIBAWAH SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Tahun 2009-2011 Andik Beni Saputra Dosen Pembimbing: Indra Pahla. Repository. Retrieved November 14, 2022, from https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1066/PLN%20RI%20Era%20Presiden%20SBY%202009-2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
TABLE OF ASEAN TREATIES/AGREEMENTS AND RATIFICATION. (2012, May 04). ASEAN. Retrieved November 12, 2022, from https://asean.org/wp-content/uploads/images/2012/resources/TABLE%20OF%20AGREEMENT%20%20RATIFICATION-SORT%20BY%20DATE-Web-October2012.pdf
Widiatmaja, A., & Albab, U. (2019, May 02). Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional. Politicia, 10(1), 84.
Yani, Y. M. (n.d.). Politik Luar Negeri. Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran. Retrieved November 13, 2022, from https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf
